- Mon - Sat 8:00 - 18:00
- [email protected]
- 0086-21-58386256
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Peraturan ...
PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN Centre for Energy and Mining Law Studies RUU Cipta Kerja Sektor Minerba, UU Minerba, dan RUU Minerba NO UU RUU Cipta …
ABSTRAKUndang-undang No. 23 Tahun 2014 telah mengatur beberapa perubahan yang cukup mendasar yaitu dihapuskannya sebagian besar urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian ijin usaha pertambangan yang sekarang diserahkan pemerintah daerah propinsi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (3) Inkonsistensi …
Undang-Undang (Perppu) Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan yang mengakhiri berlakunya Indische Mijn Wet (IMW) 1989. ... (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan ... Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 148. 13 Ibid, hal. 266 14 Ibid, ...
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh; Download : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 PDF
Masyarakat dan rakyat Indonesia telah mengetahui dan memaklumi, bahwa, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan diantara pasangan yang berbeda agama atau iman adalah dilarang, tetapi dengan adanya penjelasan dari pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, seakan-akan perkawinan beda agama dibolehkan …
pertambangan mineral dan batubara. Diawali pada masa orde baru dan sebelum diberlakukannya undang-undang mengenai otonomi daerah dimana pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1967 dengan menerapkan sistem kuasa pertambangan dan kontrak karya atau kontrak pengusahaan.
KAJIAN PENGARUH UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP PERTAMBANGAN INDONESIA 1 Afroza Pratiwi, Teknik Pertambangan, Universitas Sriwijaya, afrozapratiwi@gmail 2 Wini Dwi Anggraini, Teknik Pertambangan, Universitas Sriwijaya, winidwi.anggraini@yahoo ABSTRAK Sistem perjanjian Kontrak Karya (KK) pada …
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dana jaminan reklamasi dan pascatambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (2) menganalisis dan mengetahui sistem pengawasan reklamasi dan pasca tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral …
2009. Undang-undang (UU) NO. 4, LN. 2009/ No. 4, TLN NO. 4959, LL SETNEG : 59 HLM. Undang-undang (UU) TENTANG Pertambangan Mineral dan Batubara. ABSTRAK: bahwa …
Citation preview. PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN KUALITAS UDARA DALAM RUANGAN (KUDR) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Menimbang a. bahwa udara yang sehat dan bersih …
berpotensi rusaknya lingkungan dan jarak lokasi tambang yang terlalu dekat dengan pemukiman warga sekitar yang dapat membahayakan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 2 menegaskan bahwa asas dan tujuan peraturan tersebut untuk manfaat, keadilan, dan
Download UU Nomor 11 Tahun 2006 atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Langsung ke isi. Menu. PUSAT; ... bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat …
Namun regulasi yang ada justru tidak mencantumkan sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan itu. Dalam UU yang lama, pemurnian paling lambat 5 tahun sejak terbitnya undang-undang. Seharusnya semua …
dicantumkan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memiliki sifat kooperatif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kata kunci: Pertambangan, Bentuk, Perusahaan. ... Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara Kajian Filosofi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, h. 60.
A. UNDANG-UNDANG. UUD 1945; UU Gangguan (Hinderordonnantie) 1926; ... PERMEN ESDM Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembuatan Dan Pemanfaatan Briket Batubara Dan Bahan Bakar Padat Berbasis Batubara; ... Keputusan Menteri ESDM Nomor 0057 K/40/MEM/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor …
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencer daskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan …
Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral …
Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merevisi 135 pasal dari 217 pasal yang terdapat pada UU N0. 4 Tahun 2009, yang secara rincih terdapat 73 pasal yang telah ditambahkan, 51 Pasal diubah, dan 11 pasal dihapuskan. Sebanyak 19 pasal yang telah direvisi yang bertalian dengan kewenangan …
A. Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja..... 50 B. Implikasi Peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beranda. Subjek. Jenis. Tahun. Glosarium. Tematik. Perwakilan. Login ... PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 37, LN. 1960 No. 119, TLN. No. 2055, LL SETNEG : 29 HLM: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) TENTANG Pertambangan : ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 1960.
Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, …
1 ideologi aktor dan persepsi masyarakat terhadap dampak pertambangan pasir di pedesaan gunung galunggung actor ideology...
MINERAL DAN BATUBARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Oleh: Ade Adhari; R.B. Sularto; Budi Gutami Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang-Semarang Abstrak Maraknya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara di
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama MATERI ... merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK …
Buku hukum pertambangan ini menyajikam Undang-undang tentang pertambangan dalam berbagai bentuk seperti batu ... IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama. a. Hak Pemegang IPR Pemegang IPR sesuai pasal 69 UU No. 4 Tahun 2009 mempunyai hak-hak sebagai berikut: 1 ...
2017. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa perubahan bagi kegiatan pertambangan Indonesia dimana sebelumnya pelaku …
Perubahan besar terjadi sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan. …
1959 membatalkan hak-hak pertambangan, dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1960 merupakan ... lahirnyaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan diganti dengan Undang …